6 Maret 2014

INDONESIA DI TITIK NOL

Terlampau sempit medium ini jika hendak mendeskripsikan begitu banyak versi tentang Indonesia, terlebih jika kemudian harus diteruskan dengan mencari akar gagasan dan legitimasi praksis-rasionalistiknya. Tapi satu hal yang sulit dibantah adalah Indonesia merdeka lebih mengikuti versi Soekarno dari pada versi Hatta, yaitu menggalang kekuasaan (machtvorming) dan menggunakan kekuasaan (machtsaanwending), dari pada perbaikan mutu SDM dengan usaha sendiri. Agitasi, bukan quality.

Indonesia, pada dua dekade awalnya adalah Indonesia dengan versi Soekarno, yang didalamnya tersisip kegelisahan Hatta tentang Indonesia masa depan dan bagaimana meraihnya. Dalam Indonesia versi Soekarno itu, penggalangan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terintrodusir dalam terma "revolusi terus menerus". Demi aksi massa, rakyat terezimentasi. Semua orang memusatkan pikiran dan tenaga untuk mengisi ruang-ruang revolusi yang menggelora itu. Modal mereka hanya lidah dan mulut, alias menjilat dan memuji. Mayoritas orang lupa akan keterampilan teknis dan bagaimana bekerja membangun Indonesia lewat cara lain. Akhirnya, dalam gelegak "adrenalin" revolusi itu, rezim Soekarno berakhir tragis. Jangankan meningkatkan mutu kehidupan rakyat, revolusi harus terhenti dalam kemerosotan politik dan kesulitan ekonomi. Dan dalam cerpennya, Jalan Lain Menuju Roma, Idrus melukiskan sekan-akan setelah 20 tahun, bangsa Indonesia kembali ke titik nol.

Open, tokoh dalam cerpen itu, menyaksikan orang-orang yang telanjang bulat berebut bangkai anjing di sungai Ciliwung. Open mencatat, "Bangkai merebut bangkai". Bangkai anjing itu dimakan oleh seseorang yang behasil merebutnya, lalu Open mencatat, "Bangkai makan bangkai". Gelandangan lain dengan iri hati melihat temannya makan sendirian. Solidaritas kemanusiaan sudah hilang, seperti hilangnya perasaan malu. Lalu Open menulis, "Anjing makan bangkai". Pemakan bangkai itu tersandar pada batang pohon, lalu mati karena sakit perut. Open menulis, "Bangkai jadi bangkai".

Jika rombak-merombak lembaga dan melakukan mobilisasi-sentimentil gagal strategis itu, tentu tidak mengherankan jika Soeharto tidak lagi mengulanginya. Tapi ada pola yang tetap bertahan, Soeharto lebih suka menggalang dan menggunakan kekuasaan, meski dengan semangat dan cara yang justru anti revolusi. Dan loyalitas pada kekuasaan masih menjadi mainstream yang tak tergantikan. Indonesia versi Bung Hatta - atau yang senada dengan itu - tetap merana. Selama lebih dari tiga dekade, gelombang revolusi diganti dengan gelombang pembangunan, yang sebenarnya lebih merupakan gelombang eksploitasi sumber-sumber daya bangsa Indonesia. Dan setiap orang kembali berebut peran untuk turut dan berkuasa dalam gelombang itu. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan, tapi justru dengan mengabaikan pengembangan kemanusiaan itu sendiri. Manusia-manusia pembangunan menjadi komoditas yang hanya memiliki satu pilihan, yaitu menjadi bagian dari mesin pembangunan yang mekanistik, serta kehilangan sensitifitas sosial dan kesempatan.

Ironisnya, gelombang pembangunan itu berakhir dengan kehancuran, dan meninggalkan bangsa Indonesia tanpa daya. Kepercayaan rakyat semakin hilang, mula-mula pada kekuasaan, lalu pada ketekunan, hingga akhirnya pada kejujuran. Andaikan Idrus menulis lagi, maka setelah "bangkai jadi bangkai", dia akan menambahkan "bangkai jadi sampah". Ambivalensi itu terus terjadi. Seakan-akan meningkatkan mutu sumber daya manusia tapi mengabaikan kemunusiaan. Mengaku (dalam retorika) pemerintahan yang bersih, tapi korupsi justeru terjadi. Alih-alih “pemerintahan yang bersih”, Ketua Mahkamah Konstitusi dan para pejabat teras Istana pun ikut terlibat “skandal”, apakah masih bisa mengaku bersih?!

Dalam ambivalensi itu, setiap kita akan sulit membedakan antara penyakit dan penderitanya. Antara korban dan bencana. Racun dan darah telah menyatu dan senyawa itu telah menjadi racun yang baru. Jangan-jangan itulah yang terjadi kengan kolusi, korupsi serta nepotisme yang telah lama melanda negeri ini. Erich Fromm menyebut kondisi yang seperti ini sebagai the pathology of normalcy, penyakit yang tidak lagi disadari sebagai penyakit karena sudah menjadi bagian yang wajar. Sehingga berapa pun banyak korupsi dilakukan, tidak akan pernah seorang pun dinyatakan sebagai koruptor sebab lembaga pengadilan tidak pernah lagi bisa menjatuhkan vonisnya. Indonesia setelah itu jauh lebih buruk dari Turki di awal abad ke 20, yang disebut sebagai the sick man of Europe. Indonesia tidak hanya sekedar the sick man of Asia, tapi bisa jadi adalah penyakit itu sendiri, wabah, bangkai dan sampah itu sendiri.

Apakah yang Masih Tersisa ?

Jangan-jangan Indonesia merdeka tanpa disertai kesadaran yang mendalam akan quality, apalagi mempersiapkan re-engineering dan velocity. Baiklah, karena kita harus membuat keputusan dan melakukan tindakan secepat pikiran bergerak, maka segera kumpulkanlah apa yang masih tersisa, dan lakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi jangan lupa, kesemua itu harus sesuai dengan kemampuan dan bakat (vermogen en aanleg), serta dengan tenaga dan kekuatan sendiri (eigen kracth en eigen kunnen), tanpa bergantung pada bantuan asing, begitu Bung Hatta mengingatkan.


Faktor kemandirian menjadi penting, karena setiap kelemahan akan selalu mengundang intervensi. Dan intervensi adalah awal bagi penindas baru, walaupun dalam setiap penampilannya ia “seolah-olah” menjadi pembebas. Betapa tidak, Indonesia saat ini berhadapan dengan persolan internal yang kompleks; antagonisme terus berlangsung tapi tanpa indikasi kohesifitas. Di saat yang sama ia harus menghadapi tekanan eksternal atas nama kepentingan asing yang seolah-olah merupakan kepentingan Indonesia; tanpa imunitas dan posisi tawar yang baik. Yaa, kita telah terjebak dalam ambivalensi.

Lalu bagaimana nasib pemerintahan yang seolah-olah berkedaulatan rakyat itu; masihkah ia daulat rakyat, ketika rakyat tidak bisa berdiri sejajar dengan sesama rakyat hanya karena beberapa diantaranya berstatus pejabat? Ketika penangkapan kembali dilakukan tanpa bukti yang jelas? Ketika intimidasi tidak bisa dibedakan dengan penanganan sesuai prosedur? Ketika koruptor menghardik balik lembaga peradilan, dan lembaga peradilan tak berdaya karena "kekenyangan" upeti? Ketika keserakahan pengusaha mengorbankan rakyat pribumi dan pemerintah lebih berpihak pada pengusaha yang mengesploitasi bumi demi ambisi pribadi? Ketika negeri "yang konon katanya merdeka" berada dalam pendiktean bangsa asing? Masihkan para pejabat pemerintahan tidak bisa membedakan antara mengantisipasi teror dan mendukung teror dengan menerima dana hutang yang seolah-olah digunakan untuk menghabisi teroris? Dan hal lain yang paling dilematis akibat “keseolah-olahan” itu adalah masalah hutang luar negeri kita. Pemerintah kita lebih suka “mengemis” dari pada melakukan optimasi asset-aset internal yang terus dibiarkan terlantar. Hutang terus menumpuk hingga lebih dari 1000 triliun. Untuk “mengemplang” hutang, juga sangat sulit, sebab dalam pandangan lembaga keuangan dunia Indonesia bukanlah negara paling miskin. Mungkin benar, kita bukan negara termiskin, tapi negara “setengah miskin” yang seolah “kaya-raya”. Karena dalam negara “miskin” itu hidup segelintir orang “kaya-raya” dengan jumlah kekayaan di atas satu triliun [siapa ya yang memiliki harta diatas satu triliun di negeri ini?!-pen].

Tapi baiklah, karena kita harus mengambil keputusan dan melakukan tindakan secepat pikiran bergerak, maka palingkan wajah ke cermin sendiri. Kita tidak ingin kehilangan banyak waktu untuk mencari legitimasi bagi ambivalensi itu. Tapi bagaimana mungkin ada perbaikan, jika tidak ada perubahan politik yang sepadan. Dengan perubahan politik yang signifikan (bukan individu tapi sistemnya, walau sering juga keduanya), rekonsiliasi - misalnya -- akan lebih mudah dilakukan karena pihak-pihak yang berkaitan lebih jelas terlihat. Antagonisme lebih mudah dijelaskan, sehingga kohesifitas akan berlangsung dengan sendirinya. Hal lain yang mutlak diingat adalah, kita harus melakukan pelembagaan atau reisntitusionalisasi. Sebab kita tidak bisa berharap dari proses yang sporadis, kita harus membangun proses yang terlembagakan, karena dari sanalah kita bisa mengambil pola. Dan dengan bergegas (bukan tergesa) kita kembali merumuskan citra populer Indonesia masa hadapan, dari titik nol.

Citra populer itu adalah sintesa berbagai versi tentang Indonesia yang diidamkan oleh setiap orang yang merasa anak bangsa dalam konteks generiknya. Tanpa dipaksa, dan diagitasi. Setiap orang harus diberikan ruang yang luas untuk mengutarakan pikirannya tentang citra populer Indonesia, karena kemerdekaannya. Ia haruslah terdiri dari sintesa - diantaranya versi Bung Karno yang diekstraksi (bukan wujud emosinya) dengan versi Hatta, juga versi-versi yang lain yang berisikan cita kolektif anak bangsa tentang bagaimana Indonesia di masa hadapan. Citra populer itu haruslah berisikan paduan semangat besar dan ketelitian detail, antara gagasan yang mengilhami dan hasil yang mengawasi, antara solidaritas bangsa dan kemerdekaan pribadi, antara kekuasaan dan tanggungjawab, antara kebanggaan ruhani dan kearifan tradisi, serta antara keluhuran cita dan kepuasan prestatif; sesuatu yang selama ini sulit untuk kita sandingkan. Hingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup merdeka, bebas bersuara, dan boleh berbeda, tanpa harus takut pada siapa pun, meski itu negara. Karena menurut Willy S. Rendra dalam syairnya; "Kebangsaan Indonesia adalah ciptaan rakyat Indonesia, bukan ciptaan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tinggal mewarisi saja dari rakyat." Diakhir syairnya ia menulis; " ..... Itu dari rakyat, pemerintah jangan gede rasa dan mengira tanpa pemerintah tidak ada persatuan dan kesatuan. Justru pemerintah yang mengacaukan rasa berbangsa".

Selengkapnya...

4 Maret 2014

KITA MASIH MEMILIKI KEKUATAN


“Untuk memperoleh Kekuasaan, Kedaulatan dan Kemerdekaan Islam yang sejati maka perlulah dibangunkan kekuatan. Karena tanpa kekuatan, tidak mungkin tercapainya kekuasaan. Adapun yang dimaksudkan dengan kekuatan di sini ialah segala kekuatan, dlahir dan bathin, ideologis, politis, militer, psikologis, ekonomis dan lain-lain lagi; kekuatan dalam segala lapangan dan segi, yang menjadi syarat dan rukun untuk mencapai maksud tersebut...”

Kalimat panjang diatas merupakan asas, dan metode perjuangan versi Imam Syahid Kartosoewirjo, yang dituliskannya dengan judul “Hikmah dan Ajaran dari Perjalanan Suci Isra’ Miraj Rasulullah Saw.”, 7 Rajab 1374 H. Kekuasaan, Kedaulatan dan Kemerdekaan Islam adalah tiga prinsip yang diyakininya akan sangat menentukan wajah masa depan Ummat Islam Bangsa Indonesia. Dan agaknya triumvirat prinsip itulah yang tidak pernah KITA lihat sejak Imam Kartosoewirjo Syahid, bahkan mungkin hingga hari ini.

Menjelaskan dan mengilustrasikan wajah Negara Islam Indonesia berarti pula menjelaskan dua perspektif besar, yaitu: krisis yang kompleks sejak medio 1962 dan prognosis millennium ketiga (Benturan Peradaban) yang kini masih menjulurkan guritanya. Dua perspektif besar itulah yang telah meluluh-lantakkan topeng (bisa juga wajah asli) KITA yang telah “di-make up” bertahun-tahun. Sejak itu, tidak satu pun citra --yang selama puluhan tahun ditonjolkan dan terlanjur diyakini-- mampu bertahan. Tragisnya, kenyataan transformatif itu belum cukup kuat menstimulasi perubahan yang signifikan. Dan masa-masa setelah itu membuat KITA semua sulit memastikan, apakah KITA berhadapan dengan wajah asli atau topeng. KITA terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kontradiksi, inkonsistensi, serba paradoks dan ambivalensi.

Di blog ini, KITA tidak untuk membahas krisis yang kompleks sejak medio 1962, apalagi untuk memperdebatkan dan mendakwa krisis yang pernah terjadi itu. Namun, di sini KITA bermaksud merefleksikan apa yang menjadi asas dan metode tersebut, yang diungkap oleh Asy Syahid Kartosoewirjo. Juga mencoba mengapresiasi apa yang dimaksud dengan prognosis millennium ketiga, dengan triumvirat yang diwariskan Imam.

Sampai saat ini dunia bergerak menuju apa yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai “Benturan Peradaban” . Suatu situasi hipotetis (prediksi yang belum terbukti) di mana Sistem-Sistem Nilai yang menopang peradaban sepanjang sejarah manusia akan beradu, untuk menjadi fihak yang berdiri terakhir. Bergilirnya ‘Sistem Nilai’ menjadi yang dominan di panggung dunia diramalkan oleh Huntington akan mencapai babak final di millennium ketiga. Mungkin apa yang dibicarakan Huntington ada, dalam rangka memenuhi ramalan yang dibuat Fukuyama tentang The End of History .

Samuel Huntington bukanlah orang sembarangan di Amerika Serikat. Dia adalah seorang ilmuwan yang diperhatikan oleh para pembuat kebijakan di sana. Seperti, konon, Miriam Budiardjo di Indonesia pada era Orde Baru. Jadi apa yang dibicarakan oleh Huntington, itulah sebenarnya apa yang ada di dalam kepala para pengambil kebijakan di Amerika Serikat dan sekutunya. Kesimpulannya, para pengambil kebijakan Amerika Serikat dan seluruh sekutunya sudah bersiap-siap sejak lama dan kini sedang memerangi ‘Sistem Nilai’ di luar ‘Sistem Nilai’ mereka. Termasuk memerangi Islam.

“Bagaimana dengan Ummat Islam?” Sejak tahun 1924 M tak ada satupun kesatuan politik yang mendeklarasikan keberadaannya sebagai pelindung Ummat Islam. Praktis, hingga kemudian pada tahun 1949 di Indonesia, dunia mengenal sebuah perjuangan Ummat Islam yang berani memproklamasikan sebagai kedaulatan politik Ummat Islam (Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia dengan mengadaptasi tujuh agenda besar Majelis Islam, jelas-jelas hendak mengambil kepeloporan membangun kembali Khilafah Islamiyah). Kenyataan sejarah memperlihatkan, bahkan semenjak kemunduran Turki Usmani, begitu banyak Ummat Islam di dunia yang harus menanggung perjuangan yang keras menghadapi kolonialisme negara-negara Eropa.

Di sini lah letak penting kekuasaan. Ummat Islam mesti memiliki kekuasaan. Kekuasaan untuk bisa memerdekakan Ummat Islam. Kekuasaan dalam artian organisasi yang memiliki legtimasi formal yang diakui , yang memungkinkan penerapan seperangkat peraturan yang berdasar suatu ‘Sistem Nilai’ tertentu di wilayah tertentu. Karena tanpa kekuasaan tidak mungkin Ummat Islam bisa bebas menjalankan misinya di dunia ini. Kekuasaan yang dimaksud disini, bentuk kongkritnya adalah Dawlah Islamiyyah. Suatu kedaulatan politik lengkap dengan segala kelengkapan ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Inilah yang diinsyafi oleh para sabiqun al awalun dulu saat merumuskan Negara Islam Indonesia. Perjanjian Renville yang kemudian memicu lebih jauh keinsafan ini pada waktu itu. Pada awalnya RI yang diproklamasikan tahun 1945 dianggap menampung aspirasi Ummat Islam Bangsa Indonesia. Tapi sejak ditinggalkannya Ummat Islam di Jawa Barat untuk berhadapan sendirian dengan Belanda, Ummat Islam Bangsa Indonesia sadar bahwa Ummat Islam Bangsa Indonesia harus kembali mengangkat senjata membentuk kedaulatan politik sepenuhnya berkhidmat pada Ummat Islam.

Adapun kekuasaan takkan mungkin bisa dicapai tanpa kekuatan. Kekuasaan mustahil bisa dicapai tanpa kekuatan, seperti mustahilnya muncul api tanpa dibakarnya kayu atau minyak. Seperti Muhammad dahulu menegakkan kedaulatan politik di Yatsrib, beliau pun menegakkannya dengan harta, senjata dan nyawa. Hingga wajar bila Yatsrib berganti nama menjadi Madinah (Menurut beberapa ahli bahasa Arab kata Madinah berarti tempat tegaknya Din al Islam, tempat tegaknya ‘Sistem Nilai’ Islam). Begitulah Muhammad telah mencontohkan pada KITA. Wajar bila kesimpulannya bagi KITA: Dawlah takkan tegak kecuali dengan perjuangan, perjuangan yang memakai harta, senjata dan nyawa. “Lalu bagaimana kabar perjuangan KITA? Masihkah perjuangan KITA menggeliat memenuhi agenda? Masihkah KITA konsisten dengan apa yang menjadi cita-cita?”

Yang menjadi hukum dasar bagi kekuatan adalah titik fokus. Sinar matahari yang menyebar takkan mampu membakar kertas. Tapi sinar matahari yang difokuskan oleh lensa cembung, kekuatannya bisa membakar kertas. Berbicara kekuatan bukan cerita tentang kuantitas, tapi berbicara tentang pengorganisiran kekuatan yang tersebar. Dari pelajaran lensa cembung ini semestinya KITA mendapat hikmah.

Langkah pertama adalah refleksi atas perjalanan perjuangan KITA selama ini. Jawablah pertanyaan: “adakah perjuangan KITA masih memiliki kekuatan?” Langkah kedua adalah mengkonfigurasi ulang seluruh sistem perjuangan KITA. Pertanyaan yang mesti dijawab pada langkah ini: “pengorganisiran macam apa yang bisa membangkitkan kekuatan Negara Islam Indonesia di situasi kekinian?”

Pemikiran di atas-lah yang menjadi dasar bagi apa yang ditulis pada blog ini (:punteun bilih calutak-pen). Sekiranya ini-lah kerja KITA bersama ke depan. Tantangan dari luar sebegitu hebatnya, menantang KITA untuk mengimbanginya dengan kekuatan yang sama hebat, dengan kekuasaan yang sama hebatnya, dengan kedaulatan yang juga sama hebatnya, demi kemerdekaan Ummat Islam Bangsa Indonesia, agar Ummat Islam dapat menjalankan misinya di dunia ini.


Tanpa kekuatan yang bisa mengantar pada kekuasaan, tanpa kekuasan yang bisa menghasilkan kedaulatan, tanpa kedaulatan yang berarti tanpa kemerdekaan, bagaimana Ummat Islam bisa menghadapi Benturan Peradaban yang diwujudkan oleh penganut ‘Sistem Nilai’ non Islam? Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Semuanya itu menjadi tugas KITA.


Wallohualam...
 


revolusiana: dinihari, 10 Juni 2009 M

Selengkapnya...

Bung Tomo: Kartosoewirjo bukan pemberontak!

Sebelum ada TNI, sejak pra kemerdekaan hingga kemerdekaan, komponen-komponen pejuang terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu Hisbullah, Peta (Pembela Tanah Air) dan Laskar-laskar.

Milisi Hisbullah merupakan campuran berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah, Masyumi, Syarikat Islam, dan NU.

Sedangkan milisi Peta (Pembela Tanah Air) mayoritasnya berasal dari Muhammadiyah, dimana Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu tokohnya. Yang dimaksud dengan laskar-laskar, terdiri dari berbagai laskar seperti laskar minyak, laskar listrik, laskar pesindu, laskar pemuda sosialis dan laskar Kristen.

Umat Islam dan TNI

Laskar pemuda sosialis dan laskar kristen adalah minoritas. Sedangkan laskar minyak, listrik dan sejenisnya berasal dari komunitas sejenis bajing loncat yang insyaf dan membentuk kekuatan rakyat dan bergabung dengan Laskar mayoritas Hisbullah.

Pada 1946 terbentuk TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) yang berasal dari ketiga komponen tersebut, dan Hisbullah merupakan unsur yang paling banyak (mayoritas).

Pada 1947, TKR menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia), di bawah pimpinan Panglima Besar Sudirman yang berasal dari Peta. Sebagai wakilnya adalah Urip Sumoharjo seorang mantan tentara KNIL (tentara Belanda) yang beragama Kristen.

Sejak saat itulah terjadi ketidak-adilan, dimana minoritas menguasai mayoritas di tubuh (embrio) TNI. Kelak, para pejuang sejati dari Hisbullah dan peta (terutama Hisbullah) digusur oleh mantan tentara KNIL. Selain Urip Sumohardjo (mantan KNIL beragama Kristen), mantan KNIL lainnya adalah Gatot Soebroto (Budha), Soeharto (Kejawen), dan A.H. Nasution (nasionalis sekuler yang keberislamannya tumbuh setelah digusur Soeharto).

Tentara KNIL adalah tentara Belanda yang memerangi tentara rakyat Indonesia yang ketika itu sedang berusaha menggapai kemerdekaan. Tentara KNIL adalah pengkhianat bangsa. Namun ketika Indonesia merdeka, merekalah yang merebut banyak posisi di tubuh institusi tentara (TNI). Sedangkan pejuang sejati terutama yang tergabung dalam Hisbullah disingkirkan begitu saja.

Terbukti kemudian, ketika para pengkhianat itu memimpin bangsa (seperti Soeharto), kehidupan kita menjadi penuh musibah. Soekarno juga seorang pengkhianat, ketika rakyat bersusah payah mengusir penjajah, ia justru membuat perjanjian damai dengan Belanda. Sedangkan anak angkat Gatot Soebroto yang bernama Bob Hasan, termasuk salah seorang tokoh pemegang HPH yang menggunduli hutan kita.

Kahar Muzakar dan Kartosoewirjo

Pada tahun 1946 Kahar Muzakar (Panglima Hisbullah dari Sulawesi) dikirim ke Yogya (Ibukota RI) untuk menghimpun kekuatan rakyat. Saat itu Panglima Hisbullah Kalimantan adalah Hasan basri, yang berpusat di Banjarmasin. Sedangkan Panglima Nusatenggara adalah Ngurah Rai yang berpusat di Bali.

Sedangkan Kartosoewirjo adalah Panglima Hisbullah Jawa Barat. Ia terus berjuang melawan penjajah Belanda.

Pada tahun 1948, ketika terjadi Perjanjian Renville (di atas kapal Renville) daerah yang dikuasi rakyat Indonesai semakin kecil, karena daerah inclave harus dikosongkan. Kartosoewirjo tidak mau mengosongkan Jawa Barat, maka timbullah pemberontakan Kartosoewirjo tahun 1948 melawan Belanda.

Kala itu Kartosoewirjo selain harus menghadapi Belanda juga menghadapi mantan tentara KNIL yang sudah bergabung ke TRI yang kala itu mereka baru saja kembali dari Yogyakarta.

Kartosoewirjo yang berjuang melawan Belanda dalam rangka mempertahankan Jawa Barat karena dia adalah Panglima Divisi Jawa Barat, justru dicap pemberontak oleh Soekarno, sehingga dihukum mati pada 1962.

Menurut Dr. Bambang Sulistomo, putra pahlawan kemerdekaan Bung Tomo, tuduhan pemberontak kepada Kartosoewirjo dinilai bertentangan dengan fakta sejarah.

“Menurut kesaksian almarhum ayah saya, yang ditulisnya dalam sebuah buku kecil berjudul HIMBAUAN, dikatakan bahwa pasukan Hizbullah dan Sabilillah, menolak perintah hijrah ke Yogyakarta sebagai pelaksanaan isi perjanjian Renvile; dan memilih berjuang dengan gagah berani mengusir penjajah dari wilayah Jawa Barat. Keberadaan mereka di sana adalah atas persetujuan Jenderal Soedirman dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada saat clash Belanda kedua, pasukan TNI kembali ke Jawa Barat dan merasa lebih berhak menguasai wilayah yang telah berhasil direbut dengan berkuah darah dari tangan penjajah oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah komando SM Kartosoewirjo. Karena tidak dicapai kesepakatan, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Islam dan tentara republik tersebut…” (Lihat Buku “FAKTA Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam”, 1998, hal. xviii).

Sehubungan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Deliar Noor berkomentar: “Kesaksian almarhum ayah saudara itu, persis seperti kesaksian Haji Agoes Salim yang disampaikan di Cornell University Amerika Serikat, tahun 1953. Memang perlu penelitian ulang terhadap sejarah yang ditulis sekarang…”

Pada buku berjudul “Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwiryo” (Juli 1999, hal. xv-xvi), KH Firdaus AN menuliskan sebagai berikut:

“…Setelah perjanjian Renville ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948, maka pasukan Siliwangi harus ‘hijrah’ dari Jawa Barat ke Yogyakarta, sehingga Jawa Barat dikuasai Belanda. Jelas perjanjian itu sangat merugikan Republik Indonesia. Waktu itu Jenderal Sudirman menyambut kedatangan pasukan Siliwangi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Seorang wartawan Antara yang dipercaya sang Jendral diajak oleh beliau naik mobil sang Panglima TNI itu….”

“…Di atas mobil itulah sang wartawan bertanya kepada Jendral Sudirman: ‘Apakah siasat ini tidak merugikan kita?’ Pak Dirman menjawab, ‘Saya telah menempatkan orang kita disana’, seperti apa yang diceritakan oleh wartawan Antara itu kepada penulis.

“…Bung Tomo, bapak pahlawan pemberontak Surabaya, 10 November dan mantan menteri dalam negeri kabinet Burhanuddin Harahap, dalam sebuah buku kecil berjudul ‘Himbauan’, yang ditulis beliau pada tanggal 7 September 1977, mengatakan bahwa Pak Karto (Kartosuwiryo, pen.) telah mendapat restu dari Panglima Besar Sudirman…”

“…Dalam keterangan itu, jelaslah bahwa waktu meninggalkan Yogyakarta pada tahun 1948 sebelum pergi ke Jawa Barat, beliau (Kartosuwiryo) pamit dan minta restu kepada Panglima Besar TNI itu dan diberi restu seperti keterangan Bung Tomo tersebut.

Dikatakan dengan keterangan Jenderal Sudirman kepada wartawan Antara di atas tadi, maka orang dapat menduga bahwa yang dimaksud ‘orang kita’ atau orangnya Sudirman itu, tidak lain adalah Kartosuwiryo sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa waktu itu Kartosuwiryo adalah orang penting dalam Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang pernah ditawari menjadi Menteri Muda Pertahanan, tetapi ditolaknya. Jabatan Menteri Muda Pertahanan itu ternyata kemudian diduduki oleh sahabat beliau sendiri, Arudji Kartawinata. Dapatlah dimengerti, kenapa Panglima Besar Sudirman tidak memerintahkan untuk menumpas DI /TII; dan yang menumpasnya adalah Jenderal AH Nasution dan Ibrahim Adji. Alangkah banyaknya orang Islam yang mati terbunuh oleh Nasution dan Ibrahim Adji! Apakah itu bukan dosa…?”
 


[pedanglangit/syaifudin/voa-islam.com]

Selengkapnya...

13 Februari 2014

REFLEKSI: KEBEBASAN !

Mungkin agak sulit bagi kebanyakan kita untuk memahami konsepsi Tawhid sebagai Pembebasan. Hal ini karena secara mindset kita lebih mengakrabi kebebasan dalam pengertian material an sich. Kebebasan lebih dimaknai sebagai suatu kondisi serba boleh setiap individu untuk bertindak berdasarkan kehendaknya. Terbebas dari segala tekanan maupun aturan, tanpa mempertimbangkan asal-usul maupun sumber kemunculan dari kehendak itu sendiri. Boleh di bilang, wacana seputar kebebasan hampir diidentikkan dengan hak pembelaan manusia ketika berhadapan dengan sebuah kekuatan yang membelenggunya. Ia seolah tersekat oleh sesuatu yang bersifat profan, privaci dan sekuler. Hampir jarang –jika tidak ingin disebut tidak sama sekali- ia dikaitkan dengan anugerah Sang Pencipta yang sesungguhnya teramat trasenden. Demikian kebebasan dalam visi liberalism individualistic yang menjadi pemahaman mayoritas kita dewasa ini.

Sementara kebebasan dalam makna hakiki tidaklah demikian. Kebebasan didefinisikan dengan merujuk pada potensi intrinsic manusia yang mencitrakan keunikan eksistensialnya dengan makhluk-makhluk lain. Kebebasan merupakan ruang terbuka yang kondusif bagi teraktualisasikannya kecerdasan intuitif dan kecerdasan intelektual dalam dimensi ruang dan waktu serta kesejarahan manusia. Kedua kecerdasan manusia ini memilki dasar mutlak aktualisasi karena merupakan citra kemanusiaanya. Tanpa keduanya manusia seolah setara dengan makhluk lainnya, dan kehilangan kemuliaan serta keunikannya. Tanpa keduanya manusia tak lebih organism hidup yang tak jauh beda dengan binatang. Dalam realitas social kita, tidak berfungsinya kecerdasan intelektual atau akal sehat kita menjadikan seseorang menyandang predikat orang gila. Derajat kemanusiaannya secara social turun, dan kemampuanyna untuk berfungsi secara social pun terganggu.

Artinya Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang bertujuan. Yakni bertujuan untuk menjaga dan memeliha serta mengoptimalkan anugerah Ilahiyah yang secara unik dimilikinya. Sehingga seorang manusia dapat menjalankan fungsi kepemimpinan (khalifah) di alam ini, dengan mendayagunakan kekuatan Ilahiyahnya termasuk potensi material yang ada di bumi untuk tujuan yang melampaui batasan material.

Demikianlah secara tekstual makna Tawhid sebagai Tahriiru-n Naas!


Oleh: Dedi Suryadi [SekJend Liga Muslim Indonesia]

Selengkapnya...

12 Februari 2014

THE SATANIC VERSES: Sebuah Novel Penodaan Agama

Novel The Satanic Verses adalah salah satu karya Salman Rushdie, seorang penulis asal India yang tinggal di Inggris. Novel yang diterbitkan pada 26 September 1988 oleh penerbit Viking Penguin ini telah memicu gelombang protes besar di berbagai dunia, terutama di dunia Muslim. Ini gara-gara isinya yang secara terang-terangan menghina Islam dan Rasulullah secara keji dan menjijikkan.The Satanic Verses – diterjemahkan menjadi ‘Ayat-ayat Setan’ – menyulut kontroversi dan polemik berkepanjangan bahkan hingga kini. Sebuah fatwa mati terhadap si penulis dikeluarkan oleh Khomeini. Sederet orang yang dikaitkan dengan novel ini di sejumlah negara ditemukan tewas, terutama para penerjemah The Satanic Verses ke bahasa-bahasa lain. Rushdie pun harus bersembunyi demi menyelamatkan nyawanya. Ia juga harus bercerai dari istinya.

Sejumlah hal yang diakui telah menyulut kemarahan kalangan Islam adalah fakta bahwa Rushdie menggunakan kata ‘Mahound’ untuk merujuk kepada sosok mulia di mata seorang Muslim, yakni Nabi Muhammad saw. Kata ini merupakan bentuk penghinaan (derogatory) dari kalangan Pasukan Salib (Crusaders) di masa Perang Salib (Crusade). Kata ini umum digunakan kalangan Nasrani Eropa semenjak Perang Salib untuk menghina Nabi Muhammad saw, walau kini memang sudah tidak terlalu lazim digunakan. Konon, penggunaan kata ini sebagai salah satu judul bab Novel tersebut, membuat kalangan pembaca dan kritikus di Barat tidak sadar bahwa Rushdie tengah merujuk kepada Islam. Kata ini kemungkinan besar diambil Rushdie dari karya Edmund Spenser, Faerie Queene.

Bab kedua novel ini, di beri judul Mahound, menggambarkan episode awal perikehidupan sosok Muhammad saw sebagai utusan Allah SWT. Tanpa tedeng aling-aling Rushdie menyebut Mahound sebagai “si pedagang” (the businessman) yang gila (a looney tune, a gone baboon) di saat pertama melihat Malaikat Jibril. Ia juga menyebut Allah dengan “allgood” dan “allahgod”. Dan di bagian lain, Allah disebut sebagai “jauh dari abstrak ... (sedang) duduk di tempat tidur, lelaki seusia dirinya, rambutnya mulai botak, berkaca-mata dan tampaknya kepalanya mulai berketombe.” (The angel Gibreel's vision of the Supreme Being is described as "not abstract in the least. He saw, sitting on the bed, a man of about the same age as himself", balding, wearing glasses and "seeming to suffer from dandruff." (Wikipedia, “The Satanic Verses controversy”).

Di saat sakaratul maut, di Bab VI, Return to Jahilia, digambarkan bahwa karakter Mahound ini bukannya dihampiri oleh malaikat Israil (di Novel disebut Azraeel), melainkan oleh berhala Lata (Al-Lat) yang berwujud perempuan. Kepada sosok Al-Lat ini Mahound berterima kasih karena telah ‘membunuhnya’. Dan tokoh Ayesha yang mengumumkan kematian Mahound, yang pada kenyataannya adalah shahabat Abu Bakr yang menegaskan wafatnya Rasul sambil menyitir ayat bahwa Rasul adalah manusia biasa yang merasakan mati dan hanya Allah yang layak disembah yang tidak pernah mati.

Sejumlah hal lain yang jelas menyinggung perasaan dan keyakinan umat Islam adalah di Bab II, Rushdie menyebut Ibrahim a.s. sebagai “the bastard” (anak haram) karena dengan “seenaknya” mengklaim bahwa Tuhanlah yang menyuruhnya meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Rushdie ingin menegaskan bahwa manusia dengan mudah bersembunyi di balik nama Tuhan atas hal-hal “absurd” yang dilakukan. Selain itu di Bab VI Rushdie juga menyebutkan bahwa ada duabelas pelacur dalam sebuah rumah pelacuran bernama The Curtain (Hijab) yang menyaru dengan menggunakan nama istri-istri Nabi. Meskipun ia menggunakan tanda kutip tiap kali menyebutkan nama-nama tersebut, tetap saja tidak mengubah fakta bahwa ia menghina para istri Nabi. Rushdie juga menggunakan nama Jibril (Gibreel) untuk sosok bintang film dan Shalahuddin (Saladin) untuk tokoh “setan”. Dua tokoh ini memang menjadi “guide” dalam novel ini karena kisah merekalah yang digunakan Rushdie memintal alur ceritanya, dari satu mimpi ke mimpi yang lain, lengkap dengan segala perikehidupan maksiatnya.

Nama Ayesha (Aisah, istri Rasul) digunakan Rushdie di dalam novel ini untuk merujuk kepada sejumlah tokoh di tiap plotnya, dalam bab-bab yang berbeda. Ada yang berperan sebagai pelacur dalam plot Mahound (Bab VI, Return to Jahilia), ada yang sebagai sosok perempuan remaja India fanatik yang mengajak pengIkutnya untuk menyebrangi laut guna mencari pengampunan dosa dalam plot Titlipur (Bab IV, Ayesha dan VIII The Parting of the Arabian Sea), dan sebagai penguasa Desh yang kejam dalam plot Imam (Bab IV). Kota Jahilia mengacu kepada kota Mekkah. Berhala Baal berperan sebagai seorang penyair yang kemudian menjadi ‘mucikari’ The Curtain membawahi para pelacur yang menggunakan nama para istri Nabi.

Daniel Pipes, kolumnis garis keras di AS, bahkan juga bersepakat bahwa banyak elemen dalam novel ini yang menyinggung umat Islam. Misalnya saja menurut Pipes, soal syariah Islam yang di tangan Rushdie menjadi bual-bualan aneh karena mengatur segala hal termasuk (maaf) buang angin. Atau membuat seolah Rasul (melalui sosok Mahound) percaya berhala Al-Lat itu ada atau setidaknya nyata di mata Rasul.

Novel ini tidak hanya menghina keyakinan ummat Islam, tapi merupakan karya sastra yang oleh sebagian kalangan kritikus Muslim dianggap “bad fiction.” Dalam bukunya, Freedom of Expression in Islam, (Selangor: Ilmiah Publishers, 1998), Prof. Mohammad Hashim Kamali menggambarkan cara Rushdie menggambarkan istri-istri Rasulullah saw sebagai “simply too outrageous and far below the standards of civilised discourse.” Penghinaan Rushdie terhadap Allah dan al-Quran, tulis Hashim Kamali, “are not only blasphemous but also flippant.” Karena banyaknya kata-kata kotor yang digunakannya, banyak penulis Muslim menyatakan, tidak sanggup mengutip kata-kata kotor dan biadab yang digunakannya.

Rushdie adalah sosok penulis yang nyeleneh. Demikian diakui berbagai pihak. Karya-karyanya selalu menyerang pihak-pihak yang ia anggap ‘salah’ dan membela yang ia anggap ‘benar’ walau dalam kontroversi Ayat-ayat Setan, pihak yang ia bela kemudian menyerang dirinya. Rushdie berasal dari keluarga Muslim India yang tidak ikut migrasi bersama enam juta orang Islam ke wilayah yang sekarang menjadi Pakistan. Orang tuanya tidak terlalu taat beragama dan tidak mendidiknya dengan baik dalam hal agama. Bahkan keluarganya digambarkan sebagai liberal dan terbaratkan. Rushdie bergaul dengan orang dari agama manapun tanpa daya kritis. Bahkan konon pada saat ia menulis novelnya ini, ia menganggap dirinya bukan seorang Muslim, setidaknya bukan dari kalangan Muslim yang menganggap bahwa ‘apostasy’ atau penistaan agama bukanlah sebuah tindak pidana (capital offense). Dan sebagai penulis yang menerima segala tradisi Barat, ia termasuk yang yakin bahwa menulis adalah bagian dari suatu tugas. Juga, tulisan yang ‘benar’ dan ‘diterima’ adalah yang menentang arus dan menghujat.

Penulis terkenal Karen Armstrong, dalam pengantar bukunya yang berjudul Muhammad: A Biography of the Prophet edisi tahun 2001 menulis bahwa gambaran buruk tentang Muhammad sudah sangat lazim terjadi di Barat. Karen Armstrong menyayangkan, bahwa gambaran buruk tentang Nabi Muhammad yang diberikan oleh Salman Rushdie melalui novelnya, The Satanic Verses itulah yang justru banyak diserap oleh masyarakat Barat. “I wrote the book because it seemed a piety that Rushdie’s account of Muhammad was the only that most Western people were likely to read,” tulis Arsmtrong. (***)


Penulis: R. Satrio, M.Pd.
(Alumnus Program Kader-Ulama DDII di Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Selengkapnya...

11 Februari 2014

Sejarah Nasional Indonesia adalah Sejarah Islam

Padahal, baik Kartosuwiryo maupun aktivis Masyumi yang tergabung dalam PRRI seperti M. Natsir, adalah para tokoh yang berdarah-darah mendirikan dan memperjuangkan Indonesia. Akan tetapi, setting kurikulum saat ini justru memojokkan Kartosuwiryo dan M. Natsir sebagai “penjahat” karena dianggap terlibat dalam gerakan “pemberontakan”, tanpa analisis mendalam untuk mendudukan secara adil posisinya dalam sejarah.

Sudah menjadi permakluman bersama di manapun, termasuk di Indonesia, sebuah pengajaran “Sejarah Nasional” ditujukan untuk meyakinkan warga negaranya bahwa negara yang menjadi tempat hidup mereka adalah sebuah negara yang sah dan layak untuk diberi dukungan sepenuhnya. Pembelaan dan dukungan terhadap negara atau “nasionalisme” merupakan buah yang ingin diperoleh dari pengajaran sejarah.

Di Indonesia keinginan ini terlihat dalam kurikulum pengajaran sejarah sejak pelajaran sejarah Indonesia ditetapkan sekitar tahun 1950-an. Terakhir, dalam standar isi pelajaran yang diterbitkan BNSPI (Badan Nasional Standarisasi Pendidikan Indonesia) melalui Kepmen No. 22 tahun 2006 disebutkan tujuan pengajaran sejarah antara lain untuk: menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang; dan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. (tujuan pelajaran sejarah untuk SMA no. 4 dan 5).

Tujuan seperti di atas memang wajar dikehendaki oleh suatu Negara. Akan tetapi, dalam kasus Indonesia, yang menjadi persoalan justru pada perumusan apa yang dimaksud dengan “Indonesia”. Isi pelajaran sejarah Indonesia yang semestinya dapat menjawab pertanyaan tersebut selama ini ternyata gagal memberikan makna ke-Indonesia-an bagi seluruh warga bangsa. Makna “Indonesia” yang diciptakan dalam buku-buku pelajaran sejarah justru mengesankan permusuhan bagi sebagian kelompok di negeri ini.

Contoh yang paling nyata adalah mengenai peran Islam dan umat Islam dalam pembentukan Indonesia. Dalam standar kompetensi dan komptensi dasar yang dibuat BNSPI, peran Islam hanya dibahas di kelas XI Semester 1 sub bagian 1.3 dan 1.4 setelah penjelasan mengenai Hindu-Budha pada sub-bagian 1.1 dan 1.2. Pembahasannya diletakan di bawah bagian analisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional.

Di kelas XI Semester 2, secara atraktif dan panjang lebar dibahas mengenai pengaruh Barat dan sejarah dunia pada perkembangan Indonesia. Selanjutnya di kelas XII semester 1 dan 2, peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan kemudian dibingkai dengan pengaruh Barat. Sedangkan peran Islam dan umat Islam tidak terlalu banyak disinggung, baik pada periode kolonial, kebangkitan nasional, perjuangan kemerdekaan, ataupun pada saat perumusan konstitusi jaman pra-Orde Baru yang sangat kental pertentangan ideologinya (baca: Islam vs nasionalis-sekuler).

Setting kurikulum semacam ini seolah mengisyaratkan bahwa setelah era kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuasaan tradisional, tidak ada lagi kisah tentang “Islam”. Kalaupun beberapa kisah organisasi Islam diselip-selipkan, seperti keberadaan Sarekat Islam, Masyumi, Muhammadiyah, NU, dan PPP, sama sekali tidak mengisyaratkan adanya peran “Islam” bagi bangsa Indonesia. Seolah-olah keberadaan organisasi-organisasi Islam ini hanya menjadi pelengkap penderita dalam Indonesia baru yang ‘dimenangkan’ oleh kaum nasionalis-sekuler, baik secara politik maupun kebudayaan. Sekalipun mereka Muslim, tetapi mereka sudah setuju dengan Indonesia yang sekuler!

Perhatikan bagaimana momen-momen dalam pembentukan Indonesia diabaikan tanpa makna seperti terumuskannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan perdebatan 18 Agustus 1945 yang akhirnya melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Kurikulum kita seolah ingin mengubur ingatan bangsa, bahwa perdebatan yang muncul saat Indonesia hendak berdiri adalah perdebatan yang didorong oleh pemikiran keagamaan, dalam hal ini Islam. Bagaimana akhirnya kompromi dicapai justru bukan antara kelompok sekuler vs sekuler, melainkan antara kelompok sekuler vs kelompok Islam. Bahkan bila ditelisik, kompromi ini mengarah kepada diakomodasinya kepentingan umat Islam secara luas seperti tercermin dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pada saat menceritakan peristiwa-peristiwa pembangkangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, justru menohok Islam. DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) disebut secara terang-terangan tanpa penjelasan memadai mengenai konteks politik kemunculannya sehingga ditemukan kewajarannya. Demikian pula pada kasus PRRI yang banyak didukung oleh mantan aktivis Masyumi. Padahal, baik Kartosuwiryo maupun aktivis Masyumi yang tergabung dalam PRRI seperti M. Natsir, adalah para tokoh yang berdarah-darah mendirikan dan memperjuangkan Indonesia. Akan tetapi, setting kurikulum saat ini justru memojokkan Kartosuwiryo dan M. Natsir sebagai “penjahat” karena dianggap terlibat dalam gerakan “pemberontakan”, tanpa analisis mendalam untuk mendudukan secara adil posisinya dalam sejarah.

Disadari ataupun tidak, kurikulum tersebut telah memposisikan Islam yang menjadi anutan mayoritas penduduk Indonesia sebagai trouble maker. Islam tidak dilihat sebagai unsur terpenting dalam pembangunan bangsa. Padahal sepanjang sejarah modern Indonesia; baik secara budaya, sosial, ekonomi, maupun politik; peran Islam dan umat Islam begitu besar dalam memperjuangkan, mendirikan, memepertahankan, dan membangun bangsa ini. Pada saat yang sama, anasir-anasir sekular- baik dalam wujud ide maupun gerakan- justru dianggap sebagai pihak yang paling “benar” dan paling berhak atas Indonesia.

Dengan pola kurikulum seperti itu, secara halus siswa seolah diajarkan bahwa menjadi Islam tidak bisa bersamaan menjadi “Indonesia” karena Islam di Indonesia adalah pengacau, pemberontak, dan bahkan teroris. Umat Islam yang ingin menjadi muslim yang kâffah justru termajinalkan dan tersingkir dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara perlu melakukan intropeksi diri apabila kemudian bermunculan gerakan-gerakan berjejaring internasional- yang mengatasnamakan Islam- dan tidak terlampau senang untuk sepenuhnya menjadi Indonesia. Bila jaman Muhammad Yamin, menjadi Indonesia berarti harus ke-Hindu-Hindu-an, sementara sejak era Suharto hingga saat ini, menjadi Indonesia berarti harus menjadi “sekuler”.

Nasionalisme Indonesia yang dibangun di atas nilai sekularisme akan sangat merugikan bangsa ini. Sekularisme tidak pernah memberikan nilai terdalam bagi tindakan seseorang. Ujung dari sekularisme hanyalah pragmatisme kebendaan. Oleh sebab itu, tidak heran bila kemudian lahir generasi-generasi pragmatis “tanpa nilai” yang hanya peduli dengan Indonesia bila secara materi menguntungkan. Bila tidak, tanpa rasa menyesal mereka akan katakan, Go to hell Indonesia!, kemudian menghalalkan berbagai cara untuk memperkaya diri walaupun harus mengeksploitasi kekayaan negeri ini dan mengorbankan kepentingan bangsanya.
Sekularisme juga telah membuka kotak Pandora hubungan antar-agama di Indonesia. Setelah sekularisme ditahbiskan menjadi dasar, mau tidak mau, hubungan antar-agama pun harus didefiniskan mengikuti selera sekuler. Pluralisme yang berakar pada tradisi filsafat perennial kemudian menjadi pilihan. Filsafat perennnial sangat bertentangan dengan doktrin atau kepercayaan umat beragama dalam meletakkan posisi agama mereka. Maka tidak mengherankan bila pluralisme-sekuler mendapat tentangan keras dari berbagai tokoh agama. Representasi mayoritas pemimpin Muslim di MUI kemudian harus turun tangan mengeluarkan fatwa haram Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme pada tahun 2005.

Sesungguhnya, apabila akar kebudayaan bangsa ini dikembalikan pada fakta dan realitas bahwa Islam sebagai way of life, telah terbukti mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Indonesia dan dunia, tentulah hal-hal seperti di atas tidak perlu terjadi. Keberadaan Islam sebagai kekuatan mayoritas di negeri ini pun akan menjadi konstruktif dalam membangun makna ke-Indonesiaan sehingga tidak perlu lagi berbenturan dengan masalah keyakinan. Dengan begitu, Islam akan tampil sebagai kekuatan raksasa yang diharapkan mampu menjadi penopang utama pembangunan bangsa ini.

Sudah saatnya kita mendefinisikan kembali makna “keindonesiaan” dengan menyertakan unsur terpenting dalam sejarah Indonesia, yaitu Islam. Islam sebagai tata nilai dan agama yang dianut mayoritas bangsa ini, harus ‘dibunyikan’ lebih nyaring daripada Sekularisme yang sama sekali tidak memiliki akar dalam tradisi dan budaya Indonesia. Bukankah sekularisme yang datang ke negeri ini adalah anak kandung dari “kolonialisme” yang justru kita caci bersama sebagai salah satu faktor yang membuat bangsa ini sengsara ? Lalu mengapa induknya kita tolak, tapi turunannya kita biarkan hidup? Wallâhu A‘lam.


Penulis: Tiar Anwar Bachtiar
Source: INSISTS [Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations]

Selengkapnya...

8 Februari 2014

Jejak Juang Sekarmadji Maridjan Kartosoewirdjo

Pelopor Jihad

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Kartosuwiryo lahir di Sulang, Rembang, 7 Februari 1905 dan wafat (syahid) September 1962.[1] Tetapi berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan beliau kepada pejabat Militer Kodam VI Siliwangi dalam rangka pemeriksaan pendahuluan yang disalin oleh Pinardi,[2] beliau lahir di Cepu, Jawa-Timur, pada hari Selasa Kliwon 7 Februari 1905. Nama pribadinya Sekarmadji, nama ayahnya Maridjan,[3] dan kakeknya bernama Kartosoewirjo. Nama beliau biasanya ditulis dengan lengkap: Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosoewirjo.

Pendidikan

Pada usia 6 tahun masuk sekolah Bumiputera Kelas Dua (Tweedi Inlandsche School). Setelah tamat, melanjutkan ke sekolah Dasar Kelas Satu, H.I.S (Holland Inlandse School) dengan pengantar bahasa Belanda di Rembang. Setelah ayahnya pindah ke Bojonegora, ia berhasil masuk Sekolah Dasar Eropa E.L.S (Europese Lagere School), yaitu lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa. Bagi anak pribumi, sekolah itu merupakan sekolah elite. Menurut Ensiklopedi, dia dapat diterima di sekolah itu karena dia dianggap sebagai anak berbakat. Setelah tamat dari ELS, ia melanjutkan studi ke Surabaya dan masuk Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), Sekolah Dokter Hindia-Belanda. Sekolah ini terdiri dari dua tingkat: tingkat persiapan tiga tahun dan tingkat lanjutan enam tahun. Dia masuk tingkat persiapan pada tahun 1923 dalam usia 18 tahun. Setelah tamat dari tingkat persiapan ini, dia diterima pada tingkat lanjutan.

Sejak menjadi murid sekolah NIAS di Surabaya (1923-1927) beliau sudah aktif dalam organisasi. Misalnya dia terdaftar sebagai anggota Jong Java (organisasi pelajar Jawa). Bahkan terpilih menjadi ketua cabang Surabaya. Pada tahun 1925 timbul aliran baru dalam Jong Java, dimana para pelajar yang beragama Islam dan berhaluan Islam mendirikan Perhimpunan Pelajar yang bernama Jong Islamieten Bond (JIB). Apabila dicermati tahun timbulnya aliran Islam, JIB adalah berasal dari Himpunan Pelajar, Jong Java (1925). Hal ini sebagai dampak dari benturan ideologi pergerakan politik dalam Sarekat Islam (1923) antara orang-orang nasionalis komunis (Partai Komunis India)[4] dan orang-orang nasionalis Islam, Partai Sarekat Islam[5] (PSII). Beliau memilih untuk meninggalkan Jong Java dan masuk ke JIB.[6] Adapun alasan yang dipakai untuk mengeluarkannya dari NIAS, karena ia aktif dalam politik. Hal ini menunjukkan dia telah menjadi anggota Partai Sarekat Islam (PSII). Alasan lainnya adalah karena dia memiliki buku-buku yang berbau Komunis. Semuanya dapat dijadikan indikasi, dia mengikuti pertarungan dua ideologi politik dalam Partai Sarekat Islam sejak tahun 1923, yaitu tahun pertama dia menjadi pelajar NIAS dalam usia 18 tahun.[7] Dikatakan Pinardi, kegiatannya dalam berorganisasi membawa konsekwensi (akibat) besar bagi pendidikannya. Gerak-geriknya menjadi intaian P.I.D (Polisi Rahasia Belanda),[8] karena alasan aktif dalam organisasi politik itu, dia dikeluarkan dari sekolah tahun 1927.

Pendidikan Islam

Beliau memahami Islam dan politiknya di lembaga partai. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ketika itu merupakan organisasi awal yang telah mempunyai sistem pengkaderan lengkap; sejak perekrutan hingga ke tingkat atas (elite) anggotanya. Melalui kursus-kursus partai yang memiliki tenaga pengajar Islam dari Muhammadiyah dan Nahdatul ‘Oelama (NO). Sedangkan dalam bidang politik dan pengetahuan Barat, mereka mempunyi HOS Cokroaminoto. Menurut Pinardi, tokoh-tokoh ulama dari daerah Priangan juga banyak mempengaruhi perkembangan jiwa Kartosuwiryo, antara lain: Yunus Anis dari Bandung, Yusuf Taujiri dari Wanaraja, Mustafa Kamil dari Tasik, Abdul Kudus Ghazali Tusi,[9] Raden Oni dan lain-lain.[10]

Karir

Setelah dikeluarkan dari NIAS, beliau sempat mengajar di sekolah swasta di Bojonegoro, kemudian kembali lagi ke Surabaya dan tinggal di rumah Haji OS Cokroaminoto sebagai sekretaris pribadi politikus terkemuka ini sampai tahun 1929. Pinardi menulis:

Tahun 1927 SM Kartosuwiryo mulai aktif dalam kehidupan kepartaian. Mulai saat itu sampai dengan gulung tikarnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia, hidup Kartosuwiryo boleh dikatakan dicurahkan sepenuhnya kepada Pergerakan kepartaian. Haluan ke-Islaman yang dianutnya sejak masa sekolah mendapat bimbingan yang baik dari seorang tokoh Islam pada masa itu, yaitu Almarhum HOS Cokroaminoto.[11]

Jurnalistik

Dengan bimbingan Haji OS Cokroaminoto, SM Kartosuwiryo menerjunkan diri dalam lapangan jurnalistik, dimulai dari sebagai korektor. Kemudian menjadi reporter dan meningkat menjadi redaktur dalam berita harian “Fajar Asia” yang dipimpin HOS Cokroaminoto. Karir beliau cepat meningkat. Dalam waktu setahun dia sudah diangkat menjadi Hoofd Redaktur atau Pimpinan Redaksi dari harian “Fajar Asia”.[12] Sesuai dengan pengakuannya di hadapan para pejabat Militer Kodam VI Siliwangi; beliau menerangkan bahwa selama hidupnya tidak pernah menjadi pegawai negeri.[13] Seluruh hidupnya dicurahkan untuk organisasi PSII, yaitu untuk Islam dan ideologi politiknya.

Perkawinan

September 1927, Haji O.S Cokroaminoto mengadakan kunjungan kepartaian ke cabang-cabang PSII Jawa-Barat (Cimahi), yang disertai SM Kartosuwiryo, sebagai sekretaris pribadinya.[14] Ini merupakan perjalanan (tour) partai pertama yang disertai SM Kartosuwiryo. Hal ini merupakan peluang baginya untuk mengenal daerah Jawa-Barat dan masyarakatnya. Selang dua tahun setelah itu, pada April tahun 1929 ia menikah dengan Dewi Siti Kalsum[15](1913-1998), putri Ajengan Ardiwisastra, Kiayi sekaligus ningrat kaya di Malangbong ketika itu. Sedangkan ibundanya, Raden Rubu Asiyah, adalah perempuan menak asal Keraton Sumedang.[16] Dari segi pendidikan, Ibu Wiwiek—pangilan akrab beliau—adalah lulusan sekolah HIS (Holland Inlandse Scool) dan Madrasah Quran Muhammadiyah Garut. Menurut Pinardi, SM Kartosuwiryo menjadi menantu Ajengan Ardiwisastra, tokoh PSII setempat yang disegani karena sepak terjangnya dalam Partai Sarekat Islam Indonesia yang menarik perhatian orang banyak. Selain itu, hampir semua keluarga Ajeng­an adalah anggota PSII.[17]

Karena perjuangannya dalam Pergerakan Islam melalui parti (PSII) dan perkawinannya itu, SM Kartosuwiryo menetap di Jawa bagian Barat, yang meliputi Jawa-Barat sekarang dan termasuk Kebumen, Cilacap dan Brebes. Tidak diragukan, beliau sangat mengenal jiwa terdalam masyarakat setempat, yang dikemudian hari terpilih menjadi basis dalam menegakkan Negara Kurnia Allah (NKA), daerah hijrah atau Darul-Hijrah, basis Pergerakan Islam bernegara.

Aktivitas Pergerakan

Menurut Suryanegara yang bersumber dari beberapa buku,[18] SM Kartosuwiryo hadir pada 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II yang diselenggarakan atas usaha Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI (1926) di Kramat Raya 106, Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dinyatakannya dalam buku Api Sejarah, hal. 505; hadir juga Pengurus Besar Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), yang diwakili SM Kartosuwiryo. Tepatnya beliau hadir di Kongres Pemuda II itu sebagai peserta dari Jong Islamieten Bond. Sebab tahun 1928, dia belum duduk dalam kepengurusan Partai SI Indonesia, hanya sebagai sekretaris pribadi presiden parti. Di forum pemuda itu pula dia sempat membacakan (pidato) ad-Daulah al-Islamiayah — ide Negara Islam–yang sebelum selesai telah ‘diturunkan’ oleh pimpinan Kongres, Sugondo Joyopuspito.

Pada tahun 1929 ketika Partai Sarekat Islam India Timur (PSIHT) mengadakan kongresnya di Jakarta, SM Kartosuwiryo diangkat menjadi Komisaris Partai untuk daerah Jawa-Barat. Kongres ini merupakan kongres yang merubah nama PSIHT menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Di Kongres partai berikutnya (1931) SM Kartosuwiryo diangkat menjadi Sekretaris Umum, suatu jabatan partai yang cukup disegani, apalagi jika mengingat usia SM Kartosuwiryo pada masa itu baru 26 tahun. Kedudukannya sebagai Sekretaris Umum ini dipegangnya sampai tahun 1935. Presiden Partai ketika itu ialah Haji OS Cokroaminoto (w.1934).[19]

Pada Kongres PSII tahun 1936,[20] beliau terpilih menjadi Vice President atau Wakil Ketua Partai. Sedangkan yang terpilih menjadi Presiden Dewan Partai ialah Wondoamiseno. Dalam Kongres tahun 1936 itu juga isu kooperasi dan non-kooperasi dengan pemerintahan kolonial penjajah Kerajaan Protestan Belanda diangkat kembali. Dan pada akhirnya perpecahan dalam partai tidak dapat dielakkan. Haji Agus Salim, Mr. Muhammad Roem keluar dari PSII dan mendirikan partai baru yang diberi nama PSII “Penyedar”. Sedangkan golongan (kelompok) yang ‘masih setia’ dengan garis perjuangan non-kooperasi partai — sejak Haji OS Cokroaminoto –, mengariskan dengan tegas asas perjuangan partai dengan “Sikap-Hijrah” PSII. Kelompok ini dipelopori oleh Wondoamiseno, SM Kartosuwiryo, Aruji Kartawinata dan Abikusno. Kongres juga menugaskan agar SM Kartosuwiryo untuk menulis brosur tentang hijrah. Brosur Sikap-Hijrah PSII tersebut disiapkan oleh beliau pada tahun 1936/1937 dalam dua jilid[21] yang kemudian disahkan dan ditanda-tangani oleh Abi Kusno Cokrosuyoso dan Aruji Kartawinata.

Tahun 1939 dalam Kongres PSII di Palembang, sekali lagi asas-perjuangan partai (Sikap-Hijrah) dipermasalahkan. Pandangan atau sikap politik yang “non dan co”, melahirkan dua kubu yaitu kubu “PSII-Parlemen” (kooperatif) dengan tokoh-tokohnya: Wondoamiseno, Abikusno, Aruji Kartawinata, Harsono dan Anwar Cokroaminoto. Lalu ada kubu non kooperatif yaitu Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPK-PSII, 1940) atau dikenal juga dengan nama PSII-Sikap Hijrah dengan tokoh utamanya: Yusuf Taujiri, SM Kartosuwiryo, Yarmani dan Kamran. Nama-nama yang terakhir ini, berdasarkan keputusan Kongres PSII (1939) dipecat dari partai PSII. Namun demikian, KPK-PSII ini mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia, bersamaan dengan cabang PSII (Parlemen). KPK-PSII (1940) didukung oleh 139 cabang, termasuk 8 cabang di Jawa-Tengah serta cabang PSII Cibadak, Parangrahan, Wanaraja, dan Malangbong.

Apabila kita cermati, terdapat persamaan dan perbedaan antara PSII Penyedar (1936), PSII (Parlemen, 1939) dan KPK-PSII (1940). Kesamaannya terletak dalam tuntutan partai, yaitu: (1) Kemerdekaan Indonesia (self government) (2) Pelaksanaan undang-undang syariah Islam dalam pemerintahan politiknya (3) Islam merupakan strategi perjuangan. Sedangkan perbedaannya dalam asas (strategi) perjuangan partai: kooperatif dan non-kooperatif (Sikap-Hijrah). Non-kooperatif merupakan strategi yang telah digariskan Partai sejak awal dan telah dilaksanakan oleh Presiden Partai SI Indonesia pertama, Haji OS Cokroaminoto. Kooperatif (kerja-sama) hanya dapat terwujud dengan jujur (benar) dalam kedudukan yang setaraf dan sama (sederajat, se-level), bukan dalam hubungan sebagai “tuan penjajah” (Belanda) dan “hamba” yang terjajah (bangsa Indonesia).

Setelah dipecat dari PSII — hasil Kongres Palembang (1939) –Kartosuwiryo tetap konsisten dengan program PSII hasil Kongres 1936. Bersama dengan anggota parti lainnya membangun lembaga pendidikan untuk kader-kader PSII, yaitu mendirikan Institut Suffah PSII.[22] Dari namanya kita tahu bahwa ini adalah pendidikan tingkat atas (Perguruan Tinggi), dan merupakan institusi Islam pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Institut ini berlokasi pinggir jalan raya antara Malangbong-Blubur Limbangan. Menurut Pinardi, keadaan fisik Perguruan dan keistimewaan institut ini adalah:

Institut untuk mendidik kader-kader PSII.
Mempunyai papan gapura besar (signboard) yang lebarnya kurang lebih 5 meter dengan tulisan “Institut Suffah” di bahu-jalan.
Berlokasi jauh dari keramaian dan terpencil.
Luasnya meliputi tanah sekitar 4 hektar.
Memiliki tenaga-tenaga pengajar yang ahli (pakar) dalam bidangnya masing-masing.
Menjadi besi berani yang menarik kalangan pemuda Islam dari segenap penjuru Indonesia seperti: Banten, Wonorejo, Cirebon, dan Toli-toli, Sulawesi Selatan.
Menggabungkan mata-pelajaran ‘dunia dan akhirat’; Ilmu Falak (astronomi), Tauhid dan Bahasa Belanda.

Pada masa ‘pendudukan’ militer Kerajaan Shinto Jepang (1942-1945) di Indonesia dan pemerintah penjajah kolonial Kerajaan Protestan Belanda lari ke Australia, semua bentuk Pergerakan politik dan organisasi dibekukan. PSII dan partai lainnya dibubarkan, kemudian dikubur hidup-hidup dalam model “Sangkar-Emas”, Hookookai. Bagi kaum Muslimin disediakan tempat yang bernama “Masyumi” yang merupakan medan bakti ala Jepang[23]. Selama pendudukan Jepang SM Kartosuwiryo di Jawa Hoko-Kai Cuo. Ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) bikinan Jepang yang kantor pusatnya di Jakarta. Ketua Masyumi saat itu adalah Kiyai Haji Abdul Wahab Hasyim (tokoh NU).[24]

Program militer Kerajaan Shinto Jepang adalah memperkuat pertahanan untuk memenangkan Perang Asia-Pasifik (Perang Asia-Timur Raya). Sejalan dengan itu, maka Institut Suffah pun memasukkan mata-pelajaran militer dalam kurikulumnya. Melatih pemuda-pemuda Islam Sabilillah (sayap militer Masyumi) dan Hisbullah yang datang dari berbagai daerah Priangan-Timur, Jawa Bagian Barat dan Tolitoli, Sulawesi-Selatan. Tercatat ratusan, bahkan ribuan siswa yang direkrut institut ini.[25]

Memiliki institut militer memang sudah menjadi cita-cita partai sejak keputusan Nasional Central Sarekat Islam di Bandung 17-24 Juni 1916; yang menuntut Pemerintahan sendiri, Zelfbestuur (Self Government, Islam) dan membangun organisasi kesenjataan modern melalui Indie Weebaar Actie[26] (Pertahanan Asia) untuk menghadapi Perang Dunia I (1914-1919). Cita-cita (program) partai itu baru terlaksana 26 tahun kemudian di Institut Suffah. Namun pada tahun 1948, masjid serta bangunan dalam kompleks Institut Suffah dihancurkan oleh tentara Kerajaan Protestan Belanda, yaitu pada aksi militer mereka dalam upaya menjajah kembali umat Islam bangsa Indonesia.

Dalam data tertulis yang disalin Pinardi dari pejabat militer Kodam VI Siliwangi dijelaskan bahwa pada 15 Agustus 1945 militer Kerajaan Shinto Jepang menyerah kepada Pakta Pertanan Sekutu (Allied Pact). SM Kartosuwiryo bersama Mohammad Natsir dan KH Abdul Wahab Hasyim mendirikan Partai Masyumi dengan gaya baru.[27] Sebagai ketua terpilih Moh. Natsir sedang SM Kartosuwiryo sebagai Sekretaris I. Tahun 1946 SM Kartosuwiryo mendapat tawaran dari Pemerintah Republik di Jogya untuk menjabat Menteri Muda Pertahanan, sebagai wakil dari Menteri Pertahanan Syarifuddin. Tawaran ini ditolak oleh SM Kartosuwiryo dengan alasan masih terikat dalam Masyumi dan belum mencampuri PSII.[28] Tahun 1947 SM Kartosuwiryo kembali ke Malangbong menjabat sebagai Sekretaris I Masyumi, juga diangkat menjadi Komisaris Masyumi Daerah Jawa-Barat.[29]

Pasca Perang Dunia II (1939-1945), Kerajaan Protestan Belanda berusaha kembali menguasai negeri jajahan lamanya, Indonesia. Dari Australia dengan menumpang tentara Sekutu, Allied Pact, Amerika, Prancis, Rusia, Inggeris. Mereka sampai di Tanjung Priok, Jakarta. Bersamaan dengan itu, tentara Kerajaan Protestan Belanda menyusup dengan nama Netherlands Indies Civil Administration–NICA, kemudian disusul datangnya Gubenur Jenderal Van Mook pada 5 Oktober 1945.[30] Dalam sejarah Indonesia, peristiwa itu dicatat sebagai aksi militer Kerajaan Protestan Belanda pertama 21 Juli tahun 1947 dan aksi militer kedua tahun 1949.

Menyikapi keadaan itu, SM. Kartosuwiryo berusaha mengkoodinasi (menyusun) kekuatan Umat Islam yang berada di Jawa bagian Barat. Dimulai dari beberapa Konferensi Umat Islam Cirebon, Tasikmalaya dan puncaknya pada 7-10 Februari 1948,[31] Konferensi di Cisayong dengan membentuk Majlis Islam sebagai landasan perjuangan umat Islam menghadapi kafir, Kerajaan Protestan Belanda. Pada konferensi itu juga dapat dikonsolidasikan kekuatan militer Islam dalam wadah yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII).[32]

Majlis Islam dan Tentara Islam Indonesia (MI/TII) yang baru dipersatukan itu menghadapi pertempuran ‘besar’ (kubra) di sekitar Gunung Cupu, Tasik. Pertempuran sebagai medan Jihad pertama itu mengobarkan revolusi Islam pada tanggal 17 Februari 1948, hanya seminggu dari dibentuknya MI/TII. Berikutnya disusun Dewan Imamah, Dewan Fatwa dan Undang-Undang Dasar Negara (Qanun ‘Asasi) melalui beberapa Konferensi Umat Islam[33] antara tahun 1948 dan awal bulan Agustus 1949.

Sementara itu Pemerintah Republik masih disibukkan dengan diplomasi perundingan dan perjanjian-perjanjian; dari Linggarjati 10-15 November 1946 Indonesia secara de facto tinggal Sumatera, Jawa dan Madura. Kemudian perjanjian (perundingan) Renville Agreement 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Renville; Indonesia de facto berdasarkan demarkasi Van Mook tinggal Yogyakarta dengan delapan keresidenannya.[34] Akibatnya fatal, Pemerintah Republik pindah ke Yogya dan seluruh kekuatan militer ditarik ke delapan kota (residen)-nya.[35] Rakyat Jawa bagian Barat khususnya serta daerah-daerah lainnya dibiarkan menentukan nasib sendiri. Maka SM Kartosuwiryo bersama-sama Umat Islam Bangsa Indonesia menentukan perjalanan hidupnya yaitu dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Madinah-Indonesia, Jawa bagian Barat pada 12 Syawal 1368/7 Agustus 1949.

Negara yang dibangun itu memenuhi cukup syarat sah sebagai Negara yang berdaulat menurut ukuran pada umumnya; yaitu memiliki Pemerintahan, Imam (presiden) dan Dewan Imamahnya (menteri-menteri) dan Undang-undang dasar (Qonun Asasi). Menguasai wilayah de facto Jawa Bagian Barat.[36] Mempunyai rakyat sendiri, yaitu Umat Islam Bangsa Indonesia. Pemerintahan Islam, wilayah kekuasaan, pertahanan militer dan rakyat: umat Islam bangsa Indonesia. Pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan Kongres Central Sarekat Islam pertama (1916) di Bandung, 33 tahun silam.: Zelfbestuur (Self Government, Islam)[37] dari imperialis kafir, Kerajaan Protestan Belanda.

Setelah Negara Islam diproklamasikan, kemudian dipermaklumkan hukum Islam yang berlaku dalam wilayah de facto atas pemerintahan dan rakyatnya, yaitu “Hukmul Islam fi Waqtil Harbi”, Hukum Islam dalam masa perang dan Jihad melawan kafir, penjajah Kerajaan Protestan Belanda, dimana SM Kartosuwiryo sebagai penggerak (muharridh) Jihad.

Selama ini NII merupakan Negara Islam dimasa perang atau Darul Islam Fi-Waqtil-Harbi. Maka segala Hukum yang berlaku dalam masa itu, di dalam lingkungan NII ialah Hukum Islam dimasa Perang.[38]

Kartosuwiryo adalah Imam, kepala Negara, juga Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Ia turut bergerilya (perang), berjihad selama 13 tahun di Jawa Bagian Barat, sebagai medan bakti Sabilillah. Selanjutnya berkaitan dengan eksistensi (wujud) Negara ini akan kita bahas lebih lanjut dalam metode sejarah tiga Marhalah (3M).

Pengalaman dipenjara

SM Kartosuwiryo, berdasar buku Pinardi; dua kali masuk penjara. Pertama tahun 1936, yaitu ketika baru memisahkan diri dari kelompok Haji Agus Salim (PSII-Penyedar). Ia dipenjarakan oleh Belanda di penjara Gang Tengah di Jakarta hanya beberapa hari, karena dituduh ingin memberontak terhadap imperialis Kerajaan Protestan Belanda. Kedua kalinya ketika zaman Jepang di Purwakarta, yaitu ketika militer Kerajaan Shinto Jepang hendak menyerbu Indonesia. Ia dimasukkan dalam penjara selama satu setengah bulan, karena dituduh menjadi mata-mata Kerajaan Shinto Jepang.[39] Dan penjara ketiga,[40] adalah penjara yang mengantarnya ke tingkat syahadah dunia dan akhirat, yaitu melalui Mahadper (1962) Mahkamah Angkatan Darat (Republik Indonesia) dalam keadaan Perang untuk Jawa dan Madura. Sidang yang berlangsung selama tiga hari itu; dua hari (14-15) Agustus merupakan sidang tertutup, dan tanggal 16 Agustus, merupakan sidang terbuka, saat keputusan diumumkan.[41] Hukuman mati Mahadper adalah ‘kehormatan’ yang layak diterima SM Kartosuwiryo as-Syahid sebagai Mujahid (Panglima-Militer) membela dan mempertahankan Negara dan rakyatnya.[42] Mahkamah militer (RI) itu dibentuk khusus untuk menyidangkan kasusnya.[43]


----------------------------------------
[1] Ensiklopedi Islam, jilid 3. hal 18-19.

[2] Parmadi, Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo, PT. Aryaguna, Jakarta, 1964, hal. 20

[3] Marijan dalam bahasa Jawa, kemungkinan dari ucapan Arab: Marjan. yang berarti (permata). Ayahnya bekerja pada kantor yang mengkoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, Rembang. Pada masa itu mantri candu sederajat dengan jabatan sekretaris distrik (lihat swaramuslim net.) Selanjutnya kita tuliskan dalam ejaan bahasa Indonesia yang diperbaharui: Sekarmaji Marijan (SM) Kartosuwiryo.

[4] Partai Komunis India (PKI) yang kemudian menamakan diri Partai Komunis Indonesia (1927). Mereka disebut juga dengan sebutan Nasionalis Sekuler non agama untuk membedakannya dari nasionalis sekuler agama. Lihat juga, Dr. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Rjawali Pers, Jakarta, januari 2000.

[5] Biasanya digunakan istilah SI Merah (Komunis) dan SI Putih (Islam).

[6] Lihat Sejarah Penubuhan Organisasi oleh Ketuanya R. Sjamsoeridjal dalam Api Sejarah jilid 1, hal. 502. Jabatan akhir SM Kartosuwiryo di perhimpunan ini sebagai Ketua Cabang Surabaya. Lihat Parmadi, ibid.

[7] Usia termuda yang dapat diterima menjadi anggota SI adalah 18 tahun. Lihat Amelz hal. 36. Kalau benar apa yang kita katakan ini, maka keaktifannya dalam organisasi politik Islam (PSII) berkisar antara tahun 1923 dan tahun 1925.

[8] Pinardi, ibid. h.22. Barangkali PID yang dimaksud adalah politie-inlichtingendienst (polisi intelijen).

[9] Abdul Quddus Ghazali Tusi, berasal dari Banten yang nantinya duduk dalam Majlis Fatwa Negara Islam Indonesia. Dan Raden Oni Syahroni dari Tasik, sebagai Majlis Pertahanan dalam NII.

[10] Pinardi, hal 28.

[11] Ibid h. 22.

[12] Ibid.

[13] Pegawai Negeri yang dimaksud tentunya, yaitu Imperialis kolonial penjajah Kerajaan Protestan Belanda atau Kerajaan Shinto Jepang, maupun Republik Indonesia (Negara Pancasila). Ibid, lihat, hal. 40.

[14] Pinardi, hal. 23

[15] Dalam ungkapan Pinardi, bunga kebanggaan kota kecil Malangbong, wanita shalihah dan rupawan dan lid PSII militant, hal 23.

[16] Lihat Tempo 22 Agustus 2010, Edisi Khusus.

[17] Pinardi hal. 23.

[18] 45 Tahun Sumpah Pemuda, Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa dll. Lihat Api Sejarah, Jilid 1, hal 505.

[19] Pinardi, ibid. hal. 25

[20] Kongres pertama sejak wafatnya Presiden Pertama PSII; Haji O.S. Cokroaminoto.

[21] Lihat Pinardi, hal 25

[22] Nama Suffah berarti suci (bersih) yang berasal dari kata Suffah yang digunakan untuk beranda Masjid Nabawi Madinah. Ada yang berkata Institut ini berdiri tahun 1940.

[23] SM. Kartosuwiryo menganggap masa ini masa gelap, hidup dalam tanah (underground). Lihat Ibnu Bahasan, Halumma ila Mardhatillah, hal. 57.

[24] Lihat Pinardi, hal 31.

[25] Pinardi, hal. 29. (alumni Institut Suffah ada juga yang bertugas di TNI, misalnya Letkol Soetoko).

[26] Lihat Suryanegara, Api Sejarah Jilid 2, hal. 6.

[27] Partai Masyumi didirikan pada 7 November 1945, lihat Api Sejarah Jilid 2, hal xxi.

[28] PSII yang dimaksud tentunya PSII-Parlemen (Kooperasi). Lihat Suryanegara, Api Sejarah, Jilid 2, hal. 237.

[29] Pinardi, hal 31-32.

[30] Suryanegara, Api Sejarah, Jilid 2, hal. 177.

[31] Ibid, hal 33

[32] Di antara mereka banyak yang berasal dari satuan Hisbullah dan Sabilillah alumni Institut Suffah.

[33] Konferensi Umat Islam Cipeundeuy pertama, 3 Maret, Konferensi Umat Islam Cijoho 1-5 Mei 1948 dan Konferensi Umat Islam Cipeundeuy kedua 27 Agustus 1948.

[34] Suryanegara, Api Sejarah, jilid 2, hal. 240.

[35] Ibid 241

[36] Berdasar garis demarkasi Van Mook ketika itu, Jawa bagian barat masuk dalam adminisrtasi NICA, penjajah Kerajaan Protestan Belanda, tetapi belum sepenuhnya dikuasainya.

[37] Ini juga sebenarnya yang dimaksud Suryanegara; sebagai tuntutan perjuangan umat Islam dari 40 kesultanan yang pernah eksis di Indonesia.

[38] Disalin dari Penjelasan Singkat Proklamasi NII, no 6 & 7 yang termaktub dalam Pedoman Darma Bakti 1, 2 dan 3 dan dapat di lihat dalam buku Pinardi, hal.74-75.

[39] Pinardi, hal 35.

[40] Penjara ini tidak ditemukan dalam tulisan Pinardi; penjara anak bangsanya sendiri.

[41] Pinardi, hal. 13.

[42] Tawaran grasi oleh Mahmilub (barangkali maksudnya Mahadper) ditolak oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dengan menyatakan: Haram hukumnya saya meminta grasi kepada manusia Presiden Soekarno. Makin cepat eksekusi dilaksanakan, makin cepat saya melihat hasil ijtihad (Jihad?) saya dihadapan Mahkamah Allah. Disalin dari Api Sejarah, jilid 2, hal. 348.

[43] Mahadper di zaman Sukarno setelah kasus itu tidak pernah ada lagi. Dan pada zaman Suharto, 1966 ada Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang menyidangkan kasus pemberontakan “G30S PKI”.


*Sumber: Manhaj Bernegara dalam Haji (Kajian Sirah Nabawi di Indonesia), Media Madania, Jakarta, November 2011.

Selengkapnya...